Kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret sejumlah pejabat dan pengusaha ternama kembali membuat publik bertanya-tanya mengenai tata kelola pangan di Indonesia. Salah satu nama yang disebut-sebut dalam polemik ini adalah Thomas Trikasih Lembong, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo. Tom Lembong, dalam berbagai kesempatan, secara terbuka memberikan pembelaan dengan mengungkap kronologi rapat koordinasi (rakor) yang dijadikan dasar keputusan kebijakan impor.
Rakor tersebut disebut sebagai titik awal munculnya kuota impor gula yang menjadi ladang praktik korupsi, dan nama Tom Lembong terseret sebagai pejabat yang menghadiri dan menyetujui keputusan itu. Namun, benarkah kehadiran dalam rakor membuktikan keterlibatan langsung dalam korupsi? Apa isi rakor tersebut dan bagaimana proses pengambilan keputusannya?
Bab 1: Siapa Tom Lembong?
1.1 Profil Singkat
Thomas Trikasih Lembong, atau yang biasa dikenal sebagai Tom Lembong, adalah seorang profesional yang dikenal luas di sektor ekonomi, investasi, dan pemerintahan. Lulusan Harvard University ini pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan (2015–2016) dan Kepala BKPM (2016–2019). Ia dikenal sebagai sosok yang vokal dan memiliki rekam jejak reformis dalam mendorong kebijakan pasar bebas dan tata kelola ekonomi yang transparan.
1.2 Kiprah dalam Pemerintahan
Sebagai pejabat publik, Tom dikenal berani mengambil posisi yang kritis terhadap praktik monopoli, hambatan non-tarif, dan ketidakefisienan birokrasi. Dalam banyak kesempatan, ia mendorong keterbukaan dalam investasi dan pengelolaan sektor strategis, termasuk pangan. Karena itulah, ketika namanya dikaitkan dalam dugaan korupsi gula, banyak pihak terkejut dan menunggu klarifikasi langsung dari dirinya.
Bab 2: Kasus Korupsi Gula — Latar Belakang
2.1 Skema Impor Gula di Indonesia
Gula merupakan komoditas pangan strategis yang diatur ketat oleh pemerintah. Kebijakan impor biasanya didasarkan pada rakor lintas kementerian/lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, dan Bulog. Penentuan kuota impor dilakukan berdasarkan estimasi kebutuhan nasional dan stok produksi dalam negeri.
2.2 Dugaan Penyimpangan
Kasus korupsi gula bermula dari dugaan penyimpangan dalam penetapan dan pelaksanaan kuota impor gula antara tahun 2017 hingga 2020. Laporan menyebut ada indikasi bahwa sejumlah importir mendapat keuntungan dengan “jatah” kuota tidak sah yang ditetapkan melalui rakor yang tidak transparan.
Sejumlah pejabat aktif maupun mantan pejabat disebut dalam pemeriksaan Kejaksaan Agung, termasuk nama Tom Lembong yang saat itu menjabat sebagai Kepala BKPM.
Bab 3: Kronologi Rakor Versi Tom Lembong
3.1 Klarifikasi Terbuka
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta dan juga pernyataan tertulisnya yang tersebar luas di media sosial, Tom Lembong memaparkan secara rinci kronologi rakor yang dikaitkan dengan kasus ini. Ia menyebut bahwa kehadirannya di rakor adalah bagian dari fungsi koordinatif lintas sektor, bukan sebagai pengambil keputusan kuota.
3.2 Rincian Rapat
Tom menyebut bahwa rakor tersebut digelar pada pertengahan 2017, dipimpin oleh pejabat Kemenko Perekonomian, dan dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian.
Dalam rakor itu dibahas estimasi kebutuhan gula nasional dan opsi untuk membuka keran impor guna menstabilkan harga. Namun, menurut Tom, tidak ada keputusan final dalam rakor, melainkan rekomendasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian teknis seperti Kemendag.
3.3 Tidak Terlibat dalam Penunjukan Importir
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan maupun keterlibatan dalam menunjuk importir atau menetapkan besaran kuota untuk masing-masing pelaku usaha. Tom menyatakan bahwa seluruh proses administratif dan eksekusi dilakukan oleh kementerian teknis.
Bab 4: Posisi Hukum dan Analisis Pakar
4.1 Belum Ada Penetapan Tersangka
Hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Ia masih berstatus sebagai saksi yang dimintai keterangan terkait rapat dan prosedur pengambilan keputusan. Namun, penyebutan namanya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah menimbulkan sorotan besar dari publik.
4.2 Pandangan Hukum
Pakar hukum tata negara menyatakan bahwa kehadiran dalam rakor tidak otomatis menandakan keterlibatan hukum. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pengambilan keputusan lintas sektor biasanya dilakukan secara kolektif, dan tanggung jawab eksekusi ada di kementerian teknis.
Namun, jika ditemukan bukti adanya pengaruh atau tekanan dari peserta rakor tertentu untuk menguntungkan pihak swasta, maka keterlibatannya bisa berubah menjadi bentuk pidana.
4.3 Potensi Penyalahgunaan Diskresi
Pakar kebijakan publik menilai, salah satu masalah utama adalah ruang abu-abu dalam penggunaan diskresi oleh pejabat. Rakor sering kali dijadikan alasan pembenaran padahal pelaksanaannya tidak selalu sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Bab 5: Kritik terhadap Tata Kelola Impor Pangan
5.1 Ketidakterbukaan dalam Proses Rakor
Publik mengkritik ketertutupan proses rakor yang selama ini dianggap tidak transparan. Tidak adanya notulen resmi yang terbuka untuk publik menyebabkan sulitnya mengaudit siapa menyarankan apa dalam forum tersebut.
5.2 Lemahnya Pengawasan Internal
Ketiadaan pengawasan kuat dari lembaga pengawas internal seperti BPKP atau Inspektorat Jenderal terhadap hasil rakor membuat penyimpangan kebijakan seperti kuota impor menjadi lebih mudah dilakukan tanpa jejak digital yang kuat.
5.3 Rekomendasi untuk Reformasi
Sejumlah pengamat menyarankan agar proses rakor yang berdampak pada pengambilan keputusan strategis di sektor pangan didokumentasikan secara digital, dibuat notulen resmi, dan dikawal partisipasi dari KPK atau Ombudsman sebagai pemantau.
Bab 6: Dampak Terhadap Reputasi dan Karier Tom Lembong
6.1 Reaksi Tokoh dan Masyarakat
Sejumlah tokoh seperti ekonom Faisal Basri dan pengusaha muda mendukung klarifikasi Tom Lembong dan menyebut bahwa ia adalah korban dari sistem birokrasi yang tidak akuntabel. Namun, tak sedikit pula pihak yang meminta agar Tom bersikap kooperatif dan membuka data-data pendukung untuk membuktikan ketidakbersalahannya.
6.2 Imbas terhadap Posisi Politik
Tom Lembong diketahui aktif terlibat dalam sejumlah forum kebijakan ekonomi nasional dan sempat menjadi penasihat tidak resmi dalam transisi pemerintahan. Kasus ini membuat namanya sementara terlempar dari pusaran elite pembuat kebijakan, meskipun belum terbukti bersalah.
Bab 7: Kesimpulan dan Harapan Publik
7.1 Pembuktian dan Proses Hukum
Kasus ini kembali mengajarkan pentingnya asas praduga tak bersalah. Nama besar sekalipun bisa terseret jika sistem pemerintahan tidak memiliki dokumentasi yang baik dan proses pengambilan keputusan tidak transparan.
Publik berharap bahwa pembuktian kasus ini dilakukan secara adil dan menyeluruh. Jika Tom Lembong tidak terlibat, maka namanya harus direhabilitasi. Namun jika ditemukan fakta baru, ia tetap harus mempertanggungjawabkan secara hukum.
7.2 Momentum untuk Perbaikan
Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tata kelola pangan, terutama soal kuota impor. Rapat koordinasi lintas kementerian tidak boleh menjadi tempat “negosiasi diam-diam” yang berdampak besar pada rakyat dan harga pasar.
Penutup: Transparansi Adalah Pilar Demokrasi
Tom Lembong telah menyampaikan kronologi pembelaannya dengan terbuka. Kini saatnya penegak hukum menelusuri lebih dalam bukti-bukti yang ada. Kebenaran harus ditegakkan, tanpa intervensi politik dan tanpa tekanan opini publik.
Satu hal yang pasti, rakyat berhak atas keadilan dan keterbukaan. Sementara itu, para pejabat publik harus siap menghadapi sorotan jika kebijakan yang mereka terlibat di dalamnya menimbulkan kerugian negara. Sebab di era demokrasi, transparansi bukan sekadar tuntutan—tetapi adalah keharusan.
